Rapat Paripurna Ke-1 DPRD PALI Tinjau LKPJ Bupati Tahun 2023
PALI | Sriwijayaterkini.co.id — Diruang Rapat Paripurna DPRD PALI di Jalan Pian Comperta Pertamina Pendopo Kelurahan Talang Ubi Utara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, digelar Rapat Paripurna Ke-1 dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tahun anggaran 2023, Pada Senin (01/04/24)
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD PALI, H. Asri AG didampingi Wakil Ketua I DPRD, Irwan ST dan Wakil Ketua II DPRD, M. Budi Hoiru, SHI dihadiri oleh Bupati PALI, H. Heri Amalindo yang diwakili Wakil Bupati, H. Soemarjono. Serta dihadiri oleh 15 Anggota DPRD PALI, Forkopimda, Kepala OPD lingkup Pemkab PALI dan sejumlah pimpinan organisasi vertikal.
Sekretaris DPRD PALI, H. Sangkut, SPd MM menjelaskan bahwa dari 25 Anggota DPRD PALI, hadir dalam rapat kali ini sebanyak 15 Anggota DPRD PALI.
DPRD Kabupaten PALI menyampaikan tujuh rekomendasi terhadap LKPJ Bupati PALI tahun anggaran 2023
Hal itu dilontarkan oleh ketua Panitia Khusus DPRD PALI, Aswawi Mansyur Anggota DPRD PALI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam penjabarannya, DPRD PALI memberikan rekomendasi diantaranya pertama agar Pemerintah Kabupaten PALI meningkat lagi program – program pembagunan yang tepat sasaran dan merata.
Kedua dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan Kabupaten PALI di bidang sentra ekonomi rakyat, DPRD berharap supaya dijalankan dan dibangunkan sentra sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta sentra bibit dan benih agar dapat membantu perekonomian masyarakat mengingat kabupaten kita ini mayoritas masyarakat pertanian dan perkebunan.
Ketiga, DPRD PALI memberikan Apresiasi terhadap pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemkab PALI, akan tetapi untuk di tahun selanjutnya pembangunan harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas, sehingga apa yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat dapat diselesaikan.
“Keempat, pada bidang kesehatan kami atas nama Pansus DPRD PALI berharap agar Dinas Kesehatan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Seperti dalam menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan tidak terjadi lagi masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit ditolak. Akan tetapi tetap harus diikuti peningkatan sarana dan prasarana agar dapat menjadikan Kabupaten PALI yang sehat,” tambahnya.
Kemudian kelima, di bidang pembangunan fisik, agar Dinas PU Bina Marga dalam proses pembangunan proyek-proyek fisik dapat untuk segera diselesaikan. Seperti gedung-gedung perkantoran masih ada yang belum selesai, dan beberapa jalan di wilayah kabupaten PALI masih ada yang rusak sehingga program-program yang ada dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.
“Keenam dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju, terutama dalam hal teknologi, kebutuhan akan pembangunan jaringan internet sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, Kabupaten PALI yang terdiri dari lima Kecamatan dan terdiri dari enam enam Kelurahan serta 65 Desa hanya terdapat beberapa daerah saja yang sinyalnya stabil. Oleh karena itu kami dari Pansus sangatlah berharap dalam hal ini Dinkominfo mampu mendata titik-titik yang kekuatan sinyalnya masing sangat minim dan dapat memberikan terobosan-terobosan guna menyelesaikan masalah tersebut,” paparnya.
Kemudian ketujuh, diharapkan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih responsif terhadap isu-isu yang bermunculan di tengah masyarakat sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
“Terakhir, DPRD merekomendasikan agar tindak lanjut dari rekomendasi LKPJ akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak hanya sebatas formalitas. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD PALI, H. Asri AG, SH MSi saat diwawancarai mengucap syukur karena telah menyelesaikan rapat Paripurna ke-1 DPRD PALI dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati PALI tahun 2023.
Terkait beberapa pembangunan yang masih tertunda, termasuk gedung DPRD PALI, Asri berharap segera diselesaikan karena itu untuk kepentingan melayani masyarakat.
“Penyelesaian gedung DPRD PALI, bisa jadi karena kendala keuangan mungkin karena ada fasilitas lain yang dibangun. Tapi untuk penyelesaian gedung DPRD itu bukan karena dorongan dari DPRD, tapi keinginan dari Pemerintah untuk menyelesaikan gedung tersebut. Karena pemerintah harusnya sudah tahu, bahwa gedung tersebut sangat penting untuk melayani masyarakat, seperti perayaan HUT PALI dan lain sebagainya,” tutupnya.
