Ratusan Alim Ulama Temui H Alim Beri Support Usai Kebunnya Diserobot
Palembang | Sriwijayaterkini.co.id : Konflik lahan yang kembali memanas antara perkebunan sawit milik Kms HA Halim Ali yang diserobot PT Gorby Putra Utama (PT GPU), memantik perhatian sejumlah alim ulama di kota Palembang.
Ratusan ulama, ta’mir masjid dan ibu-ibu pengajian dari berbagai wilayah Kota Palembang mendatangi kediaman pribadi Kms HA Halim sekaligus kantor PT SKB di Jalan Dr M Isa Nomor 1 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan IT-2, Senin (06/05/2024).
Kedatanga mereka terkhusus memberi dukungan support terhadap H Halim, yang mereka kenal baik di kalangan ulama di kota Palembang.
Baca juga : HGU, PT SKB milik Haji Halim itu sah HGU-nya, ini disampaikan Kakanwil ATR/BPN Sumsel
Seperti diketahui perkebunan milik H Halim yakni PT SKB tengah bersengketa dengan perusahaan pertambangan batubara milik PT GPU yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun terakhir.
Yang menjadi ke prihatinan mereka setelah beberapa waktu lalu, terjadi pengerahan aparat negara kepolisian dari mabes polri termasuk menangkap sejumlah karyawan PT SKB.
Padahal, kebun sawit itu jelas dikuasai dan diusahakan oleh PT SKB dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang sah dikeluarkan oleh instansi berwenang.
“Apa yang terjadi ini merupakan sebuah bentuk kedzoliman dan tindak kesewang-wenangan lantaran juga melibatkan alat negara dalam hal ini personel Brimob seperti yang kami baca di media,” sebut Drs KH Muhammad Iqbal Romzi, salah seorang pengurus pesantren di Kabupaten Ogan Ilir (OI).Redaksi
Baca juga :Kapolri Resmikan Pembangunan Asrama Brimob Polda Kalimantan Barat
Menurut Iqbal, keadilan hanya akan tegak apabila hukum menjadi panglima, namun ketika mengerahkan alat-alat negara untuk memperkosa hukum merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terhormat.
“Kalau ada kasus semacam ini bagaimana pendekatan hukumnya, apa landasan hukumnya. Karena atas dasar itulah kita bisa berbuat dan bertindak, tapi jika penyelesaian masalah Anha berdasarkan selera sungguh tak beradab dan biadab,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ustadz Drs KH Solihin Hasibuan,M.Pd.I yang menyebut kedatangannua sebagai wujud empati dan dukungan kepada Kms HA Halim yang tengah diuji dengan masalah penyerobotan lahan sawit miliknya.
“Intinya kedatangan kami kesini untuk memberikan dukungan dan mendoakan agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Karena seperti kita ketahui sejak puluhan tahun lalu beliau ini dikenal sangat dekat dengan para alim ulama,” sebut Ustadz Solihin yang juga merupakan pimpinan Pesantren Modern Tsamrotus Sholawat Ogan Ilir (OI) ini.
Terlebih Ustadz Solihin menyebut mereka datang untuk menghibur hati dari Kms HA Halim yang kini tengah diliouti perasaan gundah gulana atas persoalan yang dialami.
“Sebagai anak-anak juga saudara beliau kita ingin menghibur dan menyampaikan sugesto atau semangat. Dengan tetap bermunajat kepada Allah SWT sebagai satu-satunya tempat mengadu atas segala macam persoalan hidup,” bebernya.
Baca juga :Bukit Asam (PTBA) Serahkan Bantuan Kendaraan untuk Lapas Kelas IIB Muara Enim
Disamping itu juga, Ustadz Solihin berharap dengan kedatangan mereka agar Kms HA Halim bisa tanah dan menghadapi segala ujian ini dengan lapang dada dan dengan sikap yang tawadhu’.
Ustadz Kms Muhammad Ali, menyebut penghormatan kepada Kms HA Halim sebagai salah satu tokoh panutan di Sumsel.
Yang kini tengah diuji dengan permasalahan sengketa lahan perkebunan sawit miliknya dengan pertambangan batubara milik PT GPU.
Tak hanya datanh dari kalangan ulama, problema itu juga mendapat tanggapan dari Amri Sudaryono,SE anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Amri menyoroti pengerahan personil polisi langsung dari Mabes Polri.
“Kenapa justru dibawa ke Mabes (Polri) bukannya diproses secara berjenjang, mereka itu bukanlah teroris atau pelaku kejahatan yang luar biasa. Kami menyayangkan kenapa hak semacam itu bisa terjadi terlebih dengan tingkah dari aparat yang sepertinya arogan tersebut,” ungkap Amri.
Menurut politisi Fraksi Partai Demokrat ini, harusnya sesuai dengan semangat otonomi daerah (otoda) penyelesaian permasalahan ink harusnya diselesaikan secara berjenjang.
“Kalau memang terindikasi melanggar hukum kenapa tidak diproses di Polsek ataupun di Polres. Tidak langsung dibawa ke Jakarta dan diperiksa disana, janganlah pula terlalu membela perusahan yang hanya profit oroested semata,” tegasnya.
Amri yang juga merupakan pelaku sejarah terkait pemekaran daerah Mura menjadi Muratara mengaku selaku wakil rakyat dirinya hanya berusaha menjalankan fungsi kontrol.
“Janganlah pula persoalan kecil dibesar-besarkan, kasihan juga dengan keluarganya dari yan ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri,” pungkasnya.
