Pomdam II/Sriwijaya Sosialisasikan Operasi Gaktib dan Yustisi Kepada Prajurit dan PNS Kodam II/SWJ
Palembang | Sriwijayaterkini.co.id – Dalam rangka meningkatkan disiplin dan mencegah terjadinya pelanggaran oleh Prajurit dan PNS di jajaran Kodam II/Sriwijaya, Polisi Militer Kodam (Pomdam) II/Sriwijaya melaksanakan Sosialisasi Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer TA 2023, bertempat di Gedung Sudirman, Makodam II/Swj Jln. Jenderal Sudirman KM. 2,5 Palembang. Sosialisasi ini dibuka oleh Wadandenmadam II/Sriwijaya Letkol Arm La Ode Malik, Senin (09/01/2023).
Sosialisasi Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer dengan tema “Waspada Wira Lembing 2023” ini diikuti sekitar 100 Prajurit dan PNS di lingkungan Makodam II/Swj. Pejabat pemberi materi sosialisasi disampaikan oleh Kasi Gakkum Pomdam II/Swj, Mayor Cpm Sugianto dan Kaur Idik Denpom II/Swj Kapten Cpm Syarifuddin.
Tidak hanya di wilayah Garnizun Palembang, kegiatan Sosialisasi Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi ini dilaksanakan oleh jajaran Polisi Militer Kodam II/Swj di seluruh wilayah Sumbagsel.
Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer ini bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kondisi disiplin, tertib hukum dan mencegah serta menekan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit dan PNS TNI AD.
Selain itu, Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer juga bertujuan untuk menekan dan mencegah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dari kelalaian Prajurit dan PNS TNI AD dalam mematuhi aturan berkendaraan dan aturan berlalu lintas.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para Prajurit dan PNS II/Swj dapat memahami dan dapat melaksanakan segala bentuk peraturan kedinasan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tugas pokok masing-masing satuan dan tugas pokok Kodam II/Swj dapat tercapai dengan baik.
Usai pelaksanaan Sosialisasi kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan harapan agar Prajurit dan PNS di lingkungan Kodam II/Swj dan jajaran dapat lebih mengerti tentang tata tertib dan proses hukum militer yang berlaku di lingkungan Angkatan Darat.*
