Perwakilan Kemendagri RI Dan Bappenas RI Sampaikan Ini Di Musrenbang RKPD Sumsel
Palembang | Sriwijayaterkini.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Teguh Setyadi dengan bersama Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menghadiri serta membuka langsung kegiatan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Sumsel tahun 2023 bertempat di Grandballroom Santika Premiere Bandara Hotel Palembang, Rabu (13/4/2022).
Dikatakan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Teguh Setyadi, Musrenbang RKPD ini sungguh mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka penyusunan dokumen tahunan daerah, karena melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan, seluruh stakeholder dapat melakukan perancangan, penyelarasan, dan juga klarifikasi atas program kegiatan, sub kegiatan, yang diusulkan untuk disepakati menjadi rancangan akhir RKPD provinsi Sumsel tahun 2023.
“Kalau kita berbicara pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda) pada hakekatnya pembangunan adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemda sebagaimana yang telah ditentukan dalam lampiran Undang-Undang tersebut,” ujarnya.
Kemudian, pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh karena itu dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional, diharapkan perencanaan pembangunan daerah selaras dengan rencana pembangunan nasional, sehingga dapat berkontribusi dan juga dilakukan secara maksimal.
Dalam kaitan ini Mendagri RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas telah menerbitkan surat edarannya.
“Kebijakan tersebut mendorong Pemda untuk melakukan penyelarasan dan perencanaan pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, sehubungan dengan itu pemerintah telah menetapkan target-target indikator makro nasional tahun 2023, untuk menjadi perhatian seluruh Pemda dalam menentukan target-target indikator makro daerah masing-masing, termasuk memperhatikan tema RKP sebagai hal yang harus di sinkronkan dengan RKPD daerah.
“Kalau kita melihat pencapaian makro pembangunan provinsi Sumsel berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, banyak hal yang kita apresiasi,” katanya.
Menurut Gubernur Sumsel H Herman Deru, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kita dapat melaksanakan sebuah pekerjaan yang sangat mulia, bukan hanya ini sebuah kewajiban, apalagi ritual adalah sebuah perencanaan, dimana kita bertanggung jawab untuk melaksanakannya di tahun yang akan datang.
Dimana tadi disampaikan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah tentang kondisi provinsi Sumsel tantangannya, kelebihannya, dan kekurangannya.
“Ini tentu merupakan satu cara dari Kemendagri RI untuk mengingatkan kita, diantara sekian banyak kelebihan-kelebihan kita, tapi tentu juga yang harus kita tingkatkan,” bebernya.
Ditempat yang sama Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur H Lanosin Hamzah, banyak yang akan dilakukan sesuai dengan yang ada di Musrenbang kemarin.
Dimana pencapaian makronya yang sangat luar biasa, mungkin kita masih berfokus di infrastruktur tentang ekonominya.
“Kalau berbicara dengan angka stunting kabupaten OKU Timur itu posisi urutan nomer 4, secara kabupaten diurutan nomer 2, yang pertama Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan yang kedua adalah PALI,” imbuhnya.
Masih disampaikannya, secara makro tentang ekonomi kabupaten OKU Timur juga diperingkat kedua, yang pertama adalah kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah kabupaten OKU Timur.
“Sedangkan untuk tentang IPM kabupaten OKU Timur juga di posisi yang nomer dua. Dimana yang pertama adalah di OKU Induk, dan yang sangat luar biasa yakni di tingkat kemiskinan, secara kabupaten OKU Timur berada diperingkat nomer 1 yakni 10,46 persen secara detailnya,” jelasnya.
(DNL)
