benner bengkulu

Dugaan Penipuan dan Penggelapan Oleh Kepala Dinas Perikanan Dikabupaten Muara Enim Sumsel, Kuasa Hukum : Faktanya Tidak Benar dan Tidak Berdasar

0 299

PALEMBANG | SriwijayaTerkini.co.id – Terkait adanya pemberitaan di salah satu media online yang beredar sebelumnya, secara faktanya itu tidak benar dan tidak berdasar.

Hal ini diungkapkan Kuasa Hukum Syarief Fathul Mubin SH MKn didampingi Soeheindra Tamzil SH dan KGS M Tezzi Jayansyah SH mengatakan, pada intinya dari berita yang beredar dari media online yang sebelumnya menuduhkan klien kami.

“Secara faktanya itu tidak benar dan tidak berdasar,” ujar Syarief Fathul Mubin SH MKn kepada wartawan, Sabtu (23/9/2022) sore di Polrestabes Palembang.

Sehingga, sambung Syarief menuturkan, dengan adanya mencatut nama klien kita selaku Kepala Dinas Perikanan maka beliau sebagai pejabat publik dan bersangkutan merasa tidak nyaman dengan pemberitaan tersebut.

“Dengan adanya berita tersebut, kemungkinan ke depannya klien kami akan melakukan upaya hukum kepada yang bersangkutan,” katanya.

Hingga kini, lanjut Syarief bahwa pihaknya belum membuat laporan polisi. “Untuk saat ini kita belum melapor yang bersangkutan yang memberitakan tersebut,” jelasnya.

Lebih jauh di katakan Syarief bahwa mereka telah menuduh klien kami telah menggelapkan uang sebesar Rp100 juta. “Dan menurut keterangan klien kami itu tidak benar,” tegasnya.

Syarief berharap dengan adanya kasus ini berita tersebut pihaknya juga bisa mengklarifikasi melalui media tersebut juga. “Bukan hanya sekedar membantah tetapi terkadang stigma sanksi sosial lebih berat dari pada lainnya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan media online di luar kota Palembang tersebut bahwa Oknum Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim inisial MF telah di laporkan ke Polrestabes Palembang. Atas dugaan penipuan dan  penggelapan, yang terjadi pada Rabu (26/7/2023) di Jalan AKBP Agustjik Palembang.

Dikutip dalam berita perkaranya proyek pembangunan balai benih bibit ikan di Kabupaten Muara Enim. Dan terlapor meminta sejumlah uang untuk biaya administrasi, dan oleh pelapor diberikan Uang Rp100 juta.

Leave A Reply

Your email address will not be published.