BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Lakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Program Jaminan Sosial

Palembang | Sriwijayaterkini.co.id | Jamkesnews – BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan implementasikan hubungan kerja sama untuk peningkatan kepatuhan program jaminan sosial melalui Pengawasan dan Pemeriksaan Program Jaminan Sosial, Kamis 28 Juli 2022.

Kepala BPJS Kesehatan, Rudhy Suksmawan Hardhiko mengatakan bahwa kegiatan tersebut dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan bersama dari kedua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau Segmen Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) BU dimana berdasarkan Pasal 11 huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Badan Usaha yang teridentifikasi perbedaan data yang cukup signifikan dari PPU BU yang sama di masing-masing BPJS serta adanya potensi dugaan ketidakpatuhan penyelenggaran program jaminan sosial dari PPU BU merupakan Badan Usaha yang menjadi objek dari pemeriksaan dan pengawasan bersama ujar Rudhy.

Lebih lanjut Rudhy menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menentukan perencanaan skala prioritas Badan Usaha untuk pemeriksaan bersama dengan dua kategori yaitu Badan Usaha Besar dengan jumlah peserta kurang minimal 100 orang, Badan Usaha Menengah dengan jumlah peserta minimal 50 orang dengan mekanisme Pemeriksaan Lapangan terhadap Badan Usaha dengan jenis ketidakpatuhan dalam Pendaftaran Peserta (PDSTK). Untuk kali ini ada 6 Badan Usaha yang menjadi objek Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Program Jaminan Sosial, untuk selanjutnya di lakukan pencocokan data dan dari pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Badan Usaha wajib melaporkan data sesuai dengan data yang sebenarnya.

Sementara itu Moch Faisal selaku kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang mengemukakan bahwa tujuan lain dari pemeriksaan dan pengawasan bersama ini adalah untuk memberikan pembahasan yang sama terkait kepatuhan Program Jaminan Sosial.

Diharapkan setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan bersama Program Jaminan Sosial ini, Badan Usaha memberikan data yang benar sesuai dengan yang ada secara benar dan lengkap.
(***)